Fenomena antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Provinsi Lampung menjadi perhatian masyarakat. Antrean, khususnya untuk BBM jenis Biosolar, dilaporkan terjadi di sejumlah titik dan bahkan pada beberapa lokasi mengular hingga bahu jalan.

BANDAR LAMPUNG detektivnew

Menanggapi kondisi tersebut, Indra Patriansah, SH., MH. menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, bukan hanya mengenai ketersediaan BBM, tetapi juga kepastian mengenai distribusi dan informasi yang dapat dipercaya.

“Kami masyarakat butuh kepastian. Ketika masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, tentu ini bukan hanya persoalan antrean, tetapi menyangkut aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, pekerjaan, dan kebutuhan sehari-hari,” ujar Indra.

Menurutnya, pemerintah, Pertamina, BPH Migas, serta pihak terkait perlu memberikan penjelasan yang terbuka mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM bersubsidi di Lampung.

Data dan pemberitaan terbaru menunjukkan pemerintah daerah telah mengusulkan tambahan kuota BBM subsidi, sementara Pertamina menyatakan penyaluran Biosolar di Lampung terus ditingkatkan secara bertahap merespons peningkatan konsumsi.

Bukan Sekadar Persoalan Stok

Indra menilai persoalan antrean BBM perlu dilihat secara menyeluruh.

Jika di tingkat distribusi disebutkan pasokan berjalan, namun masyarakat tetap mengalami kesulitan memperoleh BBM di SPBU, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap rantai distribusi, kuota masing-masing SPBU, pola konsumsi, serta potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Kalau distribusi dikatakan berjalan, tetapi masyarakat masih harus menghadapi antrean panjang, maka harus dicari titik persoalannya. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi pihak yang menanggung dampaknya,” kata Indra.

Masyarakat Berhak Mendapat Informasi yang Jelas

“Masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Masyarakat hanya ingin kepastian: BBM tersedia, distribusinya tepat sasaran, dan informasi mengenai kondisi pasokan disampaikan secara transparan,” tegasnya.

Ia juga meminta pengawasan terhadap BBM bersubsidi diperkuat agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

BPH Migas sebelumnya menyatakan pengawasan penyaluran BBM subsidi diperkuat mulai dari terminal hingga SPBU untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan akuntabilitas distribusi.

BPH Migas

Ia berharap persoalan antrean BBM di Lampung dapat segera mendapatkan solusi sehingga masyarakat tidak lagi harus menghabiskan waktu produktif hanya untuk mendapatkan BBM.

“Kami masyarakat butuh kepastian. Bukan hanya kepastian BBM tersedia, tetapi juga kepastian bahwa distribusinya tepat sasaran dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak,” tutup Indra Patriansah, SH., MH.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *